#BersihkanIndonesia ajak Pemilih Milenial untuk Menyeberang ke Masa Depan Energi yang Bersih dan Berkelanjutan:

Siaran Pers

#BersihkanIndonesia ajak Pemilih Milenial untuk Menyeberang ke Masa Depan Energi yang Bersih dan Berkelanjutan:

Tahun 2018 masih sarat dengan kasus-kasus dan keputusan kebijakan yang masih menjerat Indonesia pada sistem energi usang dan harus dijadikan masa lalu

Jakarta, 20 Desember 2018--Jelang akhir tahun 2018, gerakan masyarakat non partisan #BersihkanIndonesia gelar aksi teatrikal di lintasan penyeberangan jalan utama ibukota seraya mengajak pemilih milenial memilih pemimpin yang berorientasi jangka panjang dan berpihak pada energi bersih, adil, dan berkelanjutan. Ajakan ini dilakukan mengingat hingga 2018 Indonesia masih kecanduan pada energi fosil, sehingga belum mengedepankan kedaulatan energi yang bertumpu pada energi bersih dan terbarukan.

“Hingga 2018, Indonesia banyak menyia-nyiakan kesempatan beralih ke energi bersih. Eratnya hubungan penguasa dengan pengusaha kerap menghasilkan kebijakan energi yang tidak tepat, seperti menjamurnya pembangkit listrik berbasis batubara. Tahun 2019 merupakan kesempatan kita untuk mulai mewujudkan masa depan yang bersih, berdaulat dan berpihak pada manusia dan lingkungan.” ujar Didit Haryo Wicaksono, Greenpeace Indonesia.

“Kaum pemilih muda dan milenial semakin lantang dalam menyuarakan dorongan untuk beralih ke energi bersih terbarukan. Mereka melihat masa depan energi bersih dan berdaulat dengan energi terbarukan sebagai masa depan mereka. Energi bersih akan memberikan mereka lapangan pekerjaan baru, pola konsumsi ramah lingkungan yang sesuai dengan idealisme mereka serta kebanggaan hidup di kota dengan udara dan lingkungan yang bersih,” ujar Juris Bramantyo, Koaksi Indonesia

“Pemerintah Indonesia masih menunjukkan keberpihakan akut terhadap batubara. Hal ini terlihat nyata dari berbagai kebijakan di tahun ini yang dirancang untuk mendorong peningkatan dan perluasan produksi batu bara secara tidak terkendali yang mengabaikan keamanan manusia termasuk anak-anak generasi penerus bangsa, kesejahteraan warga setempat, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Ki Bagus Hadikusuma, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan masyarakat sipil non partisan yang didukung 35 organisasi dari seluruh Indonesia. Gerakan yang dideklarasikan pada bulan September 2018 ini membawa aspirasi pemilih muda dan milenial Indonesia akan masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan dimana energi

terbarukan menjadi pilihan sistem energi yang utama, meninggalkan sistem energi kotor khususnya batu bara yang berdampak pada masyarakat serta lingkungan hidup dan sarat praktik korupsi.

Gerakan ini menantang para calon presiden dan para calon anggota legislatif yang akan berkontestasi di Pemilu 2019 nanti untuk merumuskan visi, misi dan program yang dapat membawa Indonesia pada cita-cita Indonesia berdaulat energi dengan energi bersih dan terbarukan. https://www.bersihkanindonesia.org

Narahubung:
Juris Bramantyo, Koaksi Indonesia, +62 856-4310-3230
Didit Haryo Wicaksono, Greenpeace Indonesia, +62 813-1981-5456Ki Bagus Hadikusuma, JATAM, +62 857-8198-5822

Kontributor Catatan Akhir Tahun 2018 #BersihkanIndonesia:Ali Akbar, Kanopi Bengkulu, +62 852-7357-2112
Dadan Ramdan, Walhi Jabar, +62 812-2264-9424
Irfan Toni Herlambang, 350.org Indonesia, +62 812-9900-088Khalisa Khalid, Walhi, +62 812-9040-0147

 

Beberapa catatan akhir tahun 2018 yang telah direkam oleh Gerakan #BersihkanIndonesia adalah sebagai berikut:

1. Indonesia masih terjerat ketergantungan batu bara

Untuk kebutuhan listrik dalam negeri, pemerintah tak kunjung meninggalkan energi batu bara, terlihat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara tahun 2018-2027 yang menargetkan penggunaan batubara dalam bauran energi mencapai 54% di tahun 2027, dua kali lipat jika dibandingkan target bauran energi terbarukan yang hanya 23% di tahun yang sama.

Padahal ketergantungan sistem energi pada batubara di tahun 2018 telah terbukti membawa berbagai masalah ekonomi dan lingkungan hidup bagi Indonesia. Kenaikkan harga komoditas internasional ini di pertengahan tahun 2018 menyebabkan anggaran belanja bahan bakar PT. PLN membengkak dan kerugian besar yang terpaksa ditutup oleh APBN, serta menyebabkan Indonesia terpaksa menetapkan batas harga nasional dengan kebijakan DMO ditetapkan pada harga yang jauh di bawah harga internasional ($70 per ton) demi menekan kerugian tersebut.

Dari sisi lingkungan hidup, keberpihakan Indonesia pada batubara tercermin dalam kegagalannya dalam merumuskan pengetatan standar baku mutu emisi PLTU Batubara, dimana terjadi intervensi dari sektor pada kementerian yang berwenang yang berupaya untuk menjegal upaya untuk mengatasi batu bara sebagai salah satu sumber pencemaran udara yang meningkat dengan pesat. Padahal setiap tahunnya, jutaan orang terkena dampak kesehatan dari polusi udara yang semakin parah. Tahun ini, Jakarta beberapa kali menjuarai peringkat kota dengan polusi udara terparah di dunia.

Di tahun ini juga, pemerintahan tidak konsisten dalam menentukan kuota produksi batu bara. Sebelumnya, pemerintah mencanangkan kuota produksi batu bara nasional pada tahun 2018 sekitar 485 juta ton. Jelang akhir tahun, pemerintah putuskan untuk menaikkan kuota produksi sampai mencapai hampir 500 juta ton demi menggenjot devisa dari ekspor batu bara.

Padahal daya rusak tambang batu bara semakin terlihat nyata di tahun ini. Sampai dengan akhir tahun ini, lebih dari 30 anak telah meninggal di lubang bekas tambang di Kalimantan Timur, akibat pengerukan batu bara yang terjadi secara tidak terkendali dan terjadi di dekat pemukiman dan pusat kegiatan warga. Selain itu, peristiwa amblasnya jalan dan bangunan rumah yang telah menggegerkan warganet Indonesia juga telah terjadi di Kalimantan Timur dan disebabkan oleh keberadaan tambang batubara PT. ABN yang berlokasi dekat dengan titik kejadian.

Dengan demikian angka produksi batu bara dalam tiga tahun terakhir telah melebihi target yang dibuat pemerintah sendiri sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Hal ini bertolak belakang dengan aspirasi untuk mengurangi ketergantungan sistem ekonomi dan energi pada batu bara.

2. Masih belum ada titik terang bagi energi terbarukan

Pengembangan energi terbarukan mengalami kemandekan selama tahun 2018. Kualitas kebijakan dan kerangka peraturan di sektor energi, konsistensi dalam implementasi kebijakan, proses procurement internal PLN, akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan terbatasnya proyek energi terbarukan yang memenuhi persyaratan pendanaan komersial adalah beberapa faktor yang menghambat percepatan pengembangan energi di Indonesia.

Indonesia tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUEN. Situasi telah memburuk karena kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan PT. PLN tetapi gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk memobilisasi investasi sektor swasta. Akibatnya, investasi energi bersih terbarukan terus menurun.

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak alasan untuk menjadi pemimpin di dunia dalam bidang energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi keragaman sumber energi terbarukan, yang tersebar di seluruh wilayah dan belum termanfaatkan. Sementara di saat yang sama Indonesia juga punya kerentananan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Pembakaran batu bara yang menghasilkan emisi membawa bumi makin panas, melewati ambang batas suhu 1,5°C. Bencana iklim semakin banyak terjadi dan menimbulkan ribuan korban. Hal itu, seharusnya cukup menjadi alasan bagi Indonesia untuk lebih ambisius dalam mendorong pada transisi yang adil dan segera menuju energi terbarukan.

3. Kasus Korupsi ungkap lemahnya tata kelola sistem energi

Kasus suap PLTU Riau 1 yang melibatkan pengusaha Johannes B. Kotjo dan kader Partai Golkar Eni Maulani Saragih menunjukkan rentannya proses perencanaan dan pengadaan PLTU Batu bara terhadap praktek korupsi. Perubahan peraturan perencanaan dan pengadaan dilakukan untuk memungkinkan munculnya proyek- proyek siluman dalam perencanaan ketenagalistrikan.

Upaya untuk memperbaiki tata kelola sistem energi khususnya ketenagalistrikan di Indonesia juga tidak mengalami banyak kemajuan karena masih belum ada transparansi data dan informasi, sehingga tidak memungkinkan adanya check and balance. Selain itu, masih belum ada partisipasi publik dalam perencanaan infrastruktur ketenagalistrikan, kendati hal ini memiliki dampak langsung pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

4. Ketidakadilan, kriminalisasi terhadap masyarakat atas nama pembangunan

Tahun ini ditandai dengan kebangkitan warga terhadap pembangunan PLTU batubara raksasa di berbagai belahan Indonesia, termasuk di Jawa Barat (Cirebon dan Indramayu), Bali (Celukan Bawang) serta Bengkulu (Teluk Sepang). Penolakan warga dilatarbelakangi oleh keresahan mengenai perampasan lahan dan hak penghidupan, serta kekhawatiran mengenai dampak negatif pencemaran tanah, air dan udara.

Kendati demikian, penolakan secara hukum yang telah diajukan warga melalui PTUN setempat menemui jalan buntu akibat putusan yang tidak adil, terutama di Cirebon, Indramayu dan Celukan Bawang. Terlebih lagi, warga menjadi korban kriminalisasi atas upayanya untuk bertahan hidup di tengah terjangan arus pembangunan PLTU batubara. Pada bulan April, empat petani asal Indramayu Desa Mekarsari ditangkap dengan alasan yang terkesan dibuat-buat. Mereka ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Hal ini diduga merupakan upaya pembungkaman warga untuk memuluskan proses ekspansi PLTU Indramayu.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Pengaruh Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batubara



Jakarta, 17 Desember 2018
- Sektor pertambangan batubara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keterkaitan yang erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah, royalti, pajak, serta infrastruktur pemerintah, mendorong sektor ini terpapar korupsi politik. Hal ini digambarkan dalam sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Greenpeace, Auriga, JATAM, dan ICW hari ini di Jakarta.

 

Laporan yang bertajuk “Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batubara” ini mengungkap bagaimana elite politikatau politicallyexposed persons menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batubara, contohnya seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawahi sektor pertambangan dan energi, merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batubara dan PLTU. Beberapa politically-exposed persons(PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

 

“Elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batubara. Ini merupakan lanskap baru di mana desentralisasi membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi,” kata Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara. “Sektor batu bara telah mendanai dan secara bersamaan mengotori politik dan demokrasi di Indonesia yang merugikan rakyat Indonesia ,” ungkapnya.

 

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan. Kelemahan dalam sistem  pencegahan korupsi, juga pada aspek yudisial secara umum menurunkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menghukum koruptor secara efektif. Proses pengambilan  keputusan yang  sangat  terpolitisasi dan  kekuasaan diskresioner  yang dipegang oleh pejabat negara juga meningkatkan faktor risiko terjadinya korupsi. Faktor lainnya adalah tata kelola dalam sektor pertambangan seringkali tidak memiliki pembagian peran dan tanggung  jawab yang jelas.

 

Firdaus Ilyas dari Indonesia Corruption Watch menyatakan, "Buruknya pengawasan menjadikan pengelolaan SDA Indonesia khususnya batubara, rentan untuk dikorupsi. Lemahnya penegakan hukum membuat bisnis batubara menjadi “bancakan”oknum pengusaha dan penguasa". "Dari sisi ekonomi penerimaan negara dari batubara tidaklah seberapa dibandingkan dampak lingkungan dan kepentingan generasi mendatang, oleh sebab itu sudah saatnya kita melepaskan diri dari ketergantungan pada batubara".

 

Koordinator JATAM, Merah Johansyah mengatakan bahwa melalui korupsi politik, Pilkada dan Pemilu hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan. Pesta demokrasi lima tahunan ini juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batubara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah. Apalagi politisi dan sekaligus pebisnis batubara berada di kedua kubu kandidat capres pemilu 2019.

 

“Korupsi politik melalui kongkalikong politisi dan pebisnis batubara ini menyebabkan masyarakat harus berhadapan langsung dengan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh industri kotor ini.” Mulai dari penggusuran lahan, perampasan wilayah adat, kriminalisasi, krisis pangan dan air, ancaman kesehatan, tindakan kekerasan aparat negara, sampai lubang-lubang tambangnya juga menyebabkan anak-anak tewas,” lanjutnya.

 

“Operasi serampangan PT. ABN perusahaan tambang batubara yang terhubung dengan bisnis keluarga Menteri Luhut Panjaitan dalam laporan ini, awal Desember ini telah menyebabkan 41 jiwa harus mengungsi, 17 rumah retak dan hancur, dan membuat jalan utama Desa Sanga-sanga dan Muara Jawa terputus di Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara,” menurut Pradarma Rupang, Dinamisator JATAM Kaltim melengkapi.

 

Coalruption, atau korupsi batubara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia. Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik. Korupsi politik di sektor batubara harus diakhiri dengan mengakhiri ketergantungan kepada komoditas tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik: energi dan politik yang bersih.

 

 

Catatan editor:

 

Link ke laporan:

 

Kontak media:

 

Hendrik Siregar, Auriga,  085269135520

 

Merah Johansyah, Koordinator JATAM, 081347882228

 

Firdaus Ilyas, Indonesian Corruption Watch, 082125113199

 

Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, 08129626997

 

Rahma Shofiana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, 08111461674

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Gerakan #BersihkanIndonesia Layangkan Surat Tantangan Resmi Ke Capres

Jakarta, 27 September 2018 - Gerakan #BersihkanIndonesia melayangkan surat tantangan resmi kepada dua pasangan capres-cawapres yang bersaing di pilpres 2019. Surat tersebut berisi tantangan untuk mewujudkan “Indonesia Berdaulat Energi” melalui empat rencana aksi.

Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan masyarakat sipil Indonesia yang bersifat non-partisan. Gerakan yang terdiri atas lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil yang memiliki cita-cita Indonesia yang bersih dari energi kotor yang menyebabkan pencemaran air, udara, dan praktik korupsi.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah, atas nama #BersihkanIndonesia menegaskan pihaknya menunggu respon dari kedua pasangan capres-cawapres, paling lambat hingga akhir Oktober 2018. “Apakah kedua pasangan akan melakukan revisi terhadap visi-misi mereka, khususnya soal kebijakan energi yang tidak lagi bertumpu pada energi fosil dan pro terhadap energi terbarukan,” katanya.

Ia menilai isu energi merupakan hal yang penting dan bukan hanya pelengkap. “Sehingga, sudah seharusnya Indonesia memiliki peta jalan yang jelas dan tegas dalam melakukan transisi energi, dengan meninggalkan energi fosil dan menuju energi terbarukan,” tegas Maryati.

Hal senada juga diutarakan Ketua KANOPI Ali Akbar. “Kami menantang kedua kandidat untuk membuat dialog terbuka dengan memaparkan agenda strategis transisi energi menuju Indonesia yang berdaulat.“ Keberanian kedua kandidat akan menunjukkan seberapa besar keinginan pemerintahan 2019-2024 melakukan perubahan,” tegas Ali yang juga mewakili #BersihkanIndonesia.

Ada empat poin yang ditekankan dari #BersihkanIndonesia. Pertama, mendesak pernyataan kandidat untuk melepaskan ketergantungan kepada energi fosil. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial dan kesehatan harus diakhiri. Diantaranya menghentikan penerbitan izin tambang batu bara baru, menghentikan perluasan lubang tambang baru serta pembangunan PLTU batu bara baru di 2020.

Kedua, mempercepat pengembangan energi terbarukan. Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan pemerintah di segala aspek, dari hulu hingga hilir. Presiden dan Wapres terpilih, harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.

Ketiga, perlunya memperbaiki tata kelola energi dan ketenagalistrikan yang menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Kasus korupsi di sektor ketenagalistrikan seperti PLTU Riau I yang diungkap KPK, menunjukan sektor ini rentan perilaku koruptif.

Keempat, perlunya penegakan hukum dan transisi berkeadilan yang berperspektif pemulihan. Transisi berkeadilan dicontohkan dengan diberikannya biaya lingkungan, sosial, kesehatan serta pemulihan oleh pelaku tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa berlakunya.

Gerakan #BersihkanIndonesia melihat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat kontradiktif dengan komitmen Kesepakatan Perjanjian Internasional Paris dalam pengurangan emisi dan pengendalian dampak perubahan iklim.

“India dan Tiongkok, meninggalkan batu bara dengan memberhentikan proyek pembangunan PLTU karena emisi yang dihasilkan tinggi. Indonesia malah melakukan sebaliknya,” tegas Ali lagi.

“Jika calon pasangan capres dan cawapres tidak merespon surat tantangan ini, berarti terbukti bahwa Pilpres dan kedua pasang kandidat beserta partai pengusungnya tak akan membawa perubahan bagi kedaulatan energi di Indonesia,” tutup Ali mengakhiri perbincangan.

Narahubung:
  • Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia: 085792727990
  • Ali Akbar, Direktur KANOPI: 085273572112

Gerakan #BersihkanIndonesia Tantang Dua Pasang Capres Cawapres #BersihkanIndonesia

Jakarta, 19 September 2018 - Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi fosil.

“#BersihkanIndonesia bertujuan menantang capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi-misi dan kampanye mereka,” tegas Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mewakili #BersihkanIndonesia.

“#BersihkanIndonesia pun mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024,” ujar Nur Hidayati Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), mewakili #BersihkanIndonesia.

Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. Pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan risiko kesehatan publik yang besar dari polusi udara yang ditimbulkan.

Batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dari hulu ke hilir, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif yang tidak diperhitungkan, dan pada akhirnya harus ditanggung rakyat.

Batu bara juga mengancam ketahanan pangan. Konsesi pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, biaya kesehatan dampak dari PLTU Batubara mencapai sekitar Rp 351 Triliun untuk setiap tahun operasi pembangkit.

“PLTU batu bara diperkirakan telah menyebabkan 6.500 kematian dini setiap tahunnya. Dengan rencana pembangunan PLTU batu bara baru, angka kematian ini bisa mencapai 28.300 orang setiap tahunnya,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Iqbal Damanik, yang juga Peneliti Auriga Nusantara.

Karena itu, Indonesia membutuhkan langkah kebijakan yang serius untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan beralih pada penggunaan energi terbarukan yang bersih di tahun 2025. “Kebijakan pemerintah yang tepat akan mendukung energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil, terutama batu bara. Pemerintah yang terpilih pada tahun 2019 nanti harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan yang pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini,” jelas Juru Bicara #BersihkanIndonesia Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia.

#BersihkanIndonesia muncul sebagai aksi moral bersama yang ingin menyuarakan perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang tertuang dalam kebijakan pemerintah di 2019- 2024 nanti.

Dalam momentum pemilu 2019, #BersihkanIndonesia mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendorong mewujudkan cita-cita Indonesia Berdaulat Energi sebagai berikut:

  1. Melepaskan Ketergantungan kepada Energi Fosil
    Pembangunan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan, sosial, kesehatan perlu diakhiri. Penerbitan izin tambang batu bara baru dan perluasan lubang tambang baru harus dihentikan di tahun ini. Pembangunan PLTU baru ditiadakan mulai 2020. Subsidi batu bara dihentikan secara bertahap dan dialihkan untuk percepatan energi terbarukan. Penguasaan ekonomi yang oligarkis, serta peraturan-peraturan yang tidak kompetitif atau mematikan inovasi perlu diubah sehingga membangun iklim investasi yang kondusif bagi percepatan pengembangan energi terbarukan.

  2. Mempercepat Pengembangan Energi Terbarukan
    Percepatan pengembangan energi terbarukan perlu dilakukan oleh pemerintah dan sektor terkait, melalui perbaikan kebijakan, pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah terpilih 2019 harus menjadikan energi terbarukan sebagai pilihan pertama dan utama dalam perencanaan ketenagalistrikan negeri ini.

    Penambahan kapasitas pembangkitan listrik hanya bersumber dari energi terbarukan pada tahun 2025. Hal ini harus diterjemahkan dengan adanya insentif fiskal dan kebijakan yang berpihak pada energi terbarukan yang didukung alokasi anggaran yang memadai. Tata kelola ketenagalistrikan harus didesain untuk mampu merangsang pengembangan teknologi sistem ketenagalistrikan yang sedang mengalami perubahan signifikan secara global. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan perbaikan desain dan sistem jaringan ketenagalistrikan (transmisi dan distribusi) yang mampu merespon dinamika permintaan dan pasokan yang terdesentralisasi dan mandiri.

  3. Memperbaiki Tata Kelola Energi dan Ketenagalistrikan yang Menjunjung Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Publik
    Pembelajaran dari perkara-perkara korupsi dan konflik kepentingan perlu digunakan untuk mereformasi akuntabilitas sektor energi dengan upaya preventif. Diperlukan komitmen politik untuk membuka data-data energi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Terbukanya data-data ini harus didesain untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan perencanaan ketenagalistrikan yang inklusif, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, aturan-aturan terkait tata kelola energi perlu diselaraskan untuk memastikan adanya perangkat dan mekanisme yang mendukung tata kelola energi yang bersih.

  4. Penegakan Hukum dan Transisi Berkeadilan yang Berperspektif Pemulihan
    Internalisasi biaya lingkungan, sosial dan kesehatan, serta biaya pemulihan, harus dilakukan terhadap tambang dan PLTU batu bara yang belum berakhir masa operasinya. Selain itu, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari eksternalitas negatif yang selama ini ditanggung rakyat harus bertanggung jawab secara hukum. Korupsi batu bara, baik di hulu (pertambangan) maupun hilir (pembangkitan tenaga listrik), perlu menjadi agenda prioritas dalam penanganan korupsi, dan diikuti dengan pengembalian aset. Pemulihan lingkungan harus dilakukan, dengan mengutamakan prinsip pencemar membayar melalui pertanggungjawaban hukum yang menyentuh dalang intelektual (mastermind).

Juru Bicara #BersihkanIndonesia:

  • Nur Hidayati (081316101154)
  • Merah Johansyah (081347882228)
  • Iqbal Damanik (08114445026)
  • Verena Puspawardani (081398272690)