Publikasi - FABA Risiko Kelabu Abu Batubara

FABA - Risiko Kelabu Abu Batubara

Risiko Kelabu Abu Batubara menyoroti meningkatnya risiko bahaya dari limbah abu batubara (FABA) PLTU bagi warga Indonesia setelah Presiden Jokowi baru saja mengeluarkannya dari daftar Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3). Laporan ini merinci secara runut bagaimana limbah FABA dihasilkan, bahaya dan jalur-jalur paparannya hingga sampai kepada manusia. Laporan ini juga mengupas pengaturan maupun praktik pengelolaan abu batubara di Indonesia. Permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan FABA terdahulu yang perlu Indonesia perbaiki, serta permasalahan yang mungkin muncul dengan pelonggaran regulasi juga dipetakan, berkaca dari dampak-dampak yang terdokumentasi di seluruh dunia. Studi kasus pengelolaan FABA PLTU di laporan ini mengungkapkan penegakan hukum yang tidak dijalankan sepenuhnya, bahkan ketika FABA masih diatur sebagai limbah B3. Pengabaian risiko kesehatan telah berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, dan sangat mungkin meluas.Berikut, Laporan Risiko Kelabu Abu Batubara dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.FABA - Risiko Kelabu Abu BatubaraRising Risk - Coal Ash in Indonesia  

Omnibus Law Kitab Hukum Oligarki

Laporan: Omnibus Law Kitab Hukum Oligarki          

OPEN LETTER: PLN LOAN GUARANTEE WARNING

Jakarta, August 26th, 2020 To:MIGA Board of Directors OPEN LETTER: PLN LOAN GUARANTEE WARNING We write regarding MIGA’s forthcoming consideration of a guarantee for a syndicated loan facility to Perusahaan Listrik Negara (PLN), the power sector state-owned enterprise in Indonesia (project ID 14660). We understand that the proceeds of the Facility will be used by PLN to make payments under existing Power Purchase Agreements to eligible Independent Power Producers (IPP). We understand that eligible IPPs do not include coal-fired or nuclear power stations and include a number of geothermal projects and one small hydropower project that are operational and were supported by Development Finance Institutions. Continue reading

Surat Terbuka: Peringatan Jaminan Pinjaman untuk PLN

Jakarta, 26 Agustus 2020 Kepada Board of Directors MIGASurat Terbuka: Peringatan Jaminan Pinjaman untuk PLN Kami mengirimkan surat ini kepada Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) - The World Bank Group sebagai bahan pertimbangan MIGA dalam rencana pemberian jaminan fasilitas pinjaman sindikasi kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), badan usaha milik negara sektor tenaga listrik di Indonesia (project ID 14660). Kami memahami bahwa hasil dari fasilitas pinjaman tersebut akan digunakan oleh PLN untuk melakukan pembayaran berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ada kepada Produsen Listrik Independen (IPP) yang memenuhi syarat. Kami memahami bahwa IPP yang memenuhi syarat tersebut tidak mencakup pembangkit listrik tenaga batu bara atau nuklir dan mencakup sejumlah proyek panas bumi dan satu proyek pembangkit listrik tenaga air kecil yang beroperasi dan didukung oleh lembaga keuangan pembanguna Continue reading

Kertas Posisi dan Pernyataan Sikap Menolak Omnibus Law

Penuhi Kewajiban Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan: Hentikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja, Fokus Atasi Krisis COVID-19 Continue reading

Surat Terbuka Soal Banjir Bengkulu

Bengkulu, 30 April 2019   Surat Terbuka Kepada Yang Terhormat, Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo Menteri ESDM Indonesia Ignasius Jonan Menteri KLHK Indonesia Siti Nurbaya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, di- Jakarta Continue reading

Klarifikasi Terbuka Gerakan #BersihkanIndonesia

Sehubungan dengan penyebaran selebaran pamflet atau booklet atau flyer promosi energi geothermal atau panas bumi di Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam klarifikasi terbuka ini) yang secara sepihak mencatut nama Gerakan #BersihkanIndonesia beserta logo-logo dari seluruh anggota Gerakan #BersihkanIndonesia. Dengan ini, Gerakan #BersihkanIndonesia menyatakan: Continue reading

[Laporan] Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara

  Meskipun Joko Widodo telah menyatakan secara terbuka bahwa “tanpa pengelolaan yang benar, cadangan batubara Indonesia hanya dapat bertahan selama 83 tahun ke depan” dan “kita harus menuntut penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab”, aksi politiknya dan kebijakannya tidak menunjukkan adanya perubahan dari sikap business as usual. Continue reading