Pidato Kemerdekaan, Presiden Jokowi (kembali) Ingatkan Soal Cincin Api Bencana dan Kita yang (selalu) Pekak - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia

Pidato Kemerdekaan, Presiden Jokowi (kembali) Ingatkan Soal Cincin Api Bencana dan Kita yang (selalu) Pekak

Lindu mengoyak selatan Banten di Samudera Hindia awal Agustus lalu dengan kekuatan Magnitudo 6,9. Jagat raya tersentak apalagi dunia maya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) keluarkan peringatan potensi tsunami dengan cakupannya terbentang dari pesisir selatan Jawa Barat hingga Bengkulu, Sumatera. Dua jam kemudian, peringatan tsunami dicabut.

Terbaru, gempa bermagnitudo 5,1 menggoyang selatan Jawa pada Sabtu (10/8) malam. BMKG menyebut gempa itu berpusat pada lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurosia berpusat di zona megathrust, ya megathrust.

Publik kembali memperbincangkan megathrust atau gempa besar. Peringatan ini awalnya disampaikan Widjo Kongko dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT). Ada potensi gempa megathrust 8,8 Magnitudo di selatan Pulau Jawa yang dapat memicu tsunami setinggi 20 meter di darat. Ini berdasarkan pemodelan dengan acuan data "Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017", dari Pusat Studi Gempa Nasional Pusat Litbang Perumahan & Pemukiman.

Soal gempa ini, para perencana bangsa tahu persis bahwa secara geografis, Indonesia berada di cincin api. Pun Presiden Joko Widodo. Dalam pidato kemerdekaan di Gedung DPR, 16 Agustus 2019 pagi, Jokowi mengekspresikan keseriusan ini.

“Ring of fire yang melingkari wilayah Indonesia bisa menghadirkan bencana tanpa kita duga sebelumnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah rentan bencana. Gempa bumi tanah longsor gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, banjir. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana.”

Setidaknya, tahun ini saja sudah tiga kali soal kewaspadaan ini diungkapkan Jokowi.
“Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Sampaikan apa adanya. Sampaikan dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kalau daerah-daerah yang rawan bencana, ya, tolong diberitahukan, ini rawan gempa, lokasi ini rawan banjir, jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Data Litbang Kompas yang diolahnya dari International Disaster Database dan BNPB, pada 2018, dari 10 negara dengan korban jiwa terbanyak di dunia, Indonesia berada di nomor satu yakni dengan 4.535 jiwa. Disusul India dengan korban kurang dari setengahnya. Sedangkan dari jenis bencana paling merusak, gempa bumi dan tsunami pada September di Indonesia, berada di nomor satu dengan 3.400 jiwa. Di Nomor dua, gempa pada Agustus di Indonesia dengan korban 564 jiwa. Banjir di India di posisi ketiga. Nomor empat, masih Indonesia dengan gempa vulkanik/tsunami bulan Desember.

Tapi, begitulah bangsa ini. Selain pelupa, kita juga bebal. Hanya ingat ketika bencana terjadi. Setelah itu, kita kembali lupa, termasuk Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bangsa ini agar menyesuaikan diri dari “takdir” hidup di daerah bencana namun masih saja merencanakan pembangunan infrastruktur di zona-zona merah bencana.

Di Kota Bengkulu, sudah diperingatkan bahwa pembangunan PLTU Teluk Sepang berada di zona merah gempa dan tsunami, dan warga terus menggugatnya, tapi proyek tetap dilanjutkan. Pabrik semen kontroversial di Kendeng, Jawa Tengah tetap dilanjutkan meski diprotes keras oleh masyarakat. Ternyata lokasinya tepat berada di sesar Kendeng.

Selain itu ada 16 bandara yang dibangun di zona ancaman tsunami. Soal ini, pemerintah telah diingatkan sejak 2014 ketika proyek pembangunan bandara di Kulonprogo, Yogyakarta masih belum dilaksanakan. Namun peringatan diabaikan.

PLTU Mpanau berkapasitas 66 Megawatt di pesisir Palu Utara, Sulawesi Tengah, hancur oleh gempa dan tsunami pada 28 September 2018 lalu. Pembangkit listrik dari batu bara itu kini hanya jadi puing. Tumpukan batu bara dan limbah abunya tersapu mengalir ke pemukiman lalu mengendap di tanah-tanah subur pertanian setelah air laut surut.

Padahal Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah merilis peta rawan bencana Indonesia pada 2017 sebagai panduan bagi pemerintah. Namun sejurus itu juga, pemerintah terus membangun proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah zona merah. Jika dilihat daftarnya, banyak proyek PLTU di zona merah Pulau Jawa seperti PLTU Suralaya di Banten, PLTU Labuhan, PLTU Lontar, PLTU Cirebon, PLTU Indramayu, PLTU Pelabuhan Ratu-Sukabumi, PLTU Cilacap, PLTU Paiton, PLTU Batang, PLTU Rembang, PLTU Tuban, PLTU Pacitan. Pun di luar Pulau Jawa begitu.

Mungkin ada yang berpikir kalau begitu kita tidak usah bangun apa-apa. Tentu bukan demikian. Kewaspadaan Kepala Negara harus diimplementasikan dengan betul-betul mengawasi pembangunan. Pembangunan harus sesuai dengan tata ruang yang memperhatikan potensi kebencanaan.

Dan untuk pembangunan pembangkit energi, tentu saja Indonesia harus meninggalkan proyek energi skala besar dengan skala kerusakan dan dampak lingkungan yang juga besar.

Indonesia harus beralih ke pembangkit skala kecil seperti tenaga surya, angin, air dan arus. Dan ini bisa dibangun di lokasi-lokasi yang risiko bencananya tidak terlalu besar. Karena nusantara ini kaya dengan sumber energi bersih terbarukan yang mencapai sedikitnya 500 GW. Jadi gak harus batu bara yang memang kotor dan merusak lingkungan.

Saya jadi ingat apa yang disampaikan Ahmad Arif, wartawan Kompas dengan spesialisasi kebencanaan pada diskusi pakar di kantor Trend Asia, Maret lalu. “Sekalipun gempa bumi merupakan peristiwa alam, respons menghadapinya merupakan proses kebudayaan. Proses budaya inilah yang menyebabkan kerentanan terhadap bencana bersifat relatif. Ancaman bencana yang sama, bisa berbeda tingkat kerentanan dan dampaknya di komunitas yang berbeda.”

Sudah benar Presiden Jokowi gusar soal ancaman megathrust. Tapi ya, harus walk the talk. Sudah diperingatkan berkali-kali, lalu lupa berkali-kali. Jangan sampai, sudahlah kita pelupa, pekak pula. (*)


Penulis: Ahmad Ashov Birry (Trend Asia)