Daerah Ingin Capres Bicara Peralihan Energi Kotor Batu Bara ke Energi Bersih Terbarukan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia

[Siaran Pers] Daerah Ingin Capres Bicara Peralihan Energi Kotor Batu Bara ke Energi Bersih Terbarukan

KALIMANTAN/JAWA/SUMATERA, 6 Februari 2019 -  Gerakan #BersihkanIndonesia menilai visi-misi Capres Jokowi dan Capres Prabowo di bidang energi dan lingkungan belum mampu mengobati luka masyarakat terdampak di daerah tambang, para petani dan nelayan. Masih ada waktu bagi kedua Capres untuk meyakinkan pemilih dalam Debat Capres 17 Februari 2019 dan menyatakan komitmen untuk membawa Indonesia beralih dari era batu bara kotor dan merusak ke energi bersih terbarukan.



“Kami sudah pelajari visi-misi keduanya. Sayangnya, Capres Jokowi dan Capres Prabowo masih mengandalkan batu bara untuk energi nasional dan tidak ada satu pun yang bicara tentang dampak-dampak masif mengerikan yang tengah dihadapi para petani, nelayan di pesisir dan warga di desa-desa di daerah tambang,” kata Ali Akbar, Ketua Kanopi Bengkulu.  

 

Dengan visi misi tersebut, Capres Jokowi dan Capres Prabowo telah mengabaikan fakta menyedihkan tentang dampak mengerikan tambang batu bara. Di hulu, lubang-lubang bekas tambang itu menjadi penyebab kematian anak-anak bangsa. Penegakan hukum lumpuh di hadapan penguasa tambang yang berafiliasi dengan elit penguasa.

 

“Lubang-lubang beracun dibiarkan tanpa diperbaiki. Di Kaltim saja sudah 32 jiwa anak-anak yang meninggal hanya karena hukum tidak tegak di bisnis kotor batu bara ini [1]. Kita juga tidak pernah mendengar baik Capres Jokowi maupun Capres Prabowo bicara soal bencana mengerikan di halaman rumah anak-anak bangsa ini,” kata Melky Nahar, Kepala Kampanye JATAM yang juga bagian dari gerakan #BersihkanIndonesia.

 

Di hilir, bisnis kotor batu bara telah mendorong kemiskinan masyarakat ke level yang mengkhawatirkan. Puluhan ribu nelayan dan petani terutama di pesisir Sumatera seperti Bengkulu [2], Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan dan pesisir utara Jawa semakin berkurang pendapatannya karena laut dan daerah pesisir tempat mereka mencari ikan dan bertani rusak oleh operasional PLTU.

 

“Buruh tani di Desa Mekarsari Indramayu dan buruh tambak garam di Desa Kanci Cirebon kehidupannya merana karena alih fungsi lahan sawah produktif dan tambak garam menjadi PLTU. Pun nasib nelayan kehilangan wilayah tangkapannya. Dan warga yang menolak diintimidasi dan dikriminalisasi. Tidak ada komitmen perlindungan atas mereka yang berjuang untuk lingkungan dan masa depan mereka,” kata Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat.

 

Saat ini sejumlah daerah terdampak PLTU Batubara mulai menggugat kebijakan energi nasional. Di antara masyarakat yang menggugat adalah mereka yang tinggal di sekitar PLTU Batang, PLTU Cirebon, PLTU Celukan Bawang (Bali), PLTU Indramayu, PLTU Cilacap [3]. Pesan mereka cukup jelas bahwa PLTU telah mendorong kehidupan mereka ke jurang kemiskinan.

 

“Ini adalah pelajaran penting bahwa teori meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan PLTU Batubara hanyalah ilusi. Kebijakan energi nasional seharusnya sejalan dengan ketahanan pangan, bukan justru membunuhnya. Kedua capres harus mengakhiri ilusi ini,” kata Ismail Alhabib, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah.

 

“Kami ingin Capres Jokowi dan Capres Prabowo memberi harapan bahwa Indonesia akan meninggalkan batu bara dan mulai bicara bagaimana peralihan pemanfaatan energi bersih terbarukan menjadi sumber utama energi Indonesia. Karena fakta lainnya, PLTU Batubara kini menjadi pembunuh senyap dan bertanggungjawab atas kematian dini 6.500 jiwa per tahunnya,” tambah Ismail.

 

Sementara itu laporan terbaru #coalruption, menyebutkan ada hubungan yang kental antara bisnis tambang batu bara dengan pendanaan politik di tingkat daerah dan nasional terutama pilpres [5]. Jika kedua capres tidak ingin dihubungkan dengan bisnis kotor ini, mereka harus bicara tentang peralihan dari pemanfaatan batubara ke energi terbarukan sebagai tumpuan energi nasional.

 

“Tren global adalah mengganti batu bara dengan energi terbarukan. Dan Indonesia dengan kekayaan energi surya dan sumber energi terbarukan lainnya, bisa membawa bangsa ini lebih baik dan menjadi pemimpin global. Pertanyaannya adalah, apakah Capres Jokowi dan Capres Prabowo akan membawa bangsa ini ke energi bersih dan ikut tren global atau masih ingin berkubang pada energi kotor yang sarat dengan KKN. Mereka harus jawab ini,” kata Hendrik Siregar dari Auriga Nusantara.

 

Kontak:

  1. Melky Nahar, Kepala Kampanye JATAM, Tel: 0813-1978-9181
  2. Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Tel: 0821.1675.9688
  3. Ali AKbar, Ketua Kanopi Bengkulu, Tel: 0852.7357.2112
  4. Ismail Alhabib, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah, Tel: 0811.800.763
  5. Hendrik Siregar, Auriga Nusantara, Tel: 0878.8412.0437

 

Catatan Editor:

1]https://www.jawapos.com/jpg-today/03/12/2018/dalih-pemprov-kaltim-ketika-lobang-bekas-galian-tambang-makan-korban

2]https://bengkulu.antaranews.com/berita/57234/gubernur-didesak-cabut-izin-lingkungan-pltub-bengkulu  

3]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151007140154-20-83422/kisah-cayadi-didatangi-preman-sampai-tentara-agar-jual-tanah

https://www.mongabay.co.id/2018/11/14/buntut-protes-pltu-indramayu-buruh-tani-mendekam-dalam-tahanan/

4]https://kumparan.com/@kumparanbisnis/gugatan-warga-bali-soal-izin-lingkungan-pltu-celukan-bawang-ditolak-1534404007800991373

5]https://www.jatam.org/2018/12/17/coalruption-elit-politik-dalam-pusaran-bisnis-batu-bara/