[SIARAN PERS] Koalisi Masyarakat Sipil Apresiasi Penahanan Sofyan Bashir oleh KPK: Dukung Langkah Tegas untuk Bongkar Korupsi di PLN dan sektor ketenagalistrikan - Indonesia Berdaulat Energi #BersihkanIndonesia

[SIARAN PERS] Koalisi Masyarakat Sipil Apresiasi Penahanan Sofyan Bashir oleh KPK: Dukung Langkah Tegas untuk Bongkar Korupsi di PLN dan sektor ketenagalistrikan

Jakarta, 28 Mei 2019- Koalisi Masyarakat Sipil "Bersihkan Indonesia" mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Sofyan Basir, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. KPK dinilai perlu untuk menelusuri lebih jauh terkait keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi tersebut.

Sofyan Basir ditahan pada hari Senin (27/05) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.

 

"Kami apresiasi tindakan tegas KPK dalam menangani kasus korupsi Riau-1. Penahanan ini harus menjadi langkah pertama dalam membersihkan tubuh PLN dan sektor ketenagalistrikan dari segala jenis praktek korupsi," ujar Hendrik Siregardari Auriga Nusantaramewakili  Bersihkan Indonesia.

 

Selain itu, masyarakat sipil juga mendukung KPK agar membersihkan sektor ketenagalistrikan dari korupsi dan berharap usaha ini terus dilanjutkan untuk memperluas penyelidikan ke semua proyek PLTU dalam program 35 ribu megawatt. Kasus ini juga harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri korupsi yang tidak hanya terjadi di PLTU Riau-1, namun dalam proyek-proyek lainnya.

 

KPK harus berani membongkar modus-modus perubahan regulasi yang mengarah pada state capture sehingga rentan terjadi tindak pidana korupsi dengan adanya kemungkinan ketidakpastian hukum dalam regulasi investasi jangka panjang hanya demi mengakomodir kepentingan orang-orang tertentu.

 

"Semua proyek di bawah program 35 ribu megawatt patut disoroti oleh KPK. Terdapat berbagai kejanggalan dalam proses perencanaan dan pengadaan di program ini, khususnya terkait PLTU batubara mulut tambang seperti Riau-1. Penunjukan langsung menjadikan proyek-proyek ini rawan korupsi," ujarFirdaus Ilyas dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mewakili Bersihkan Indonesia.

 

Selain itu, Bersihkan Indonesia mendorong KPK untuk turut menyoroti keterlibatan korporasi disini. Dalam kasus Riau-1, korporasi tersebut adalah China Huadian. “Entitas yang sama juga terlibat dalam berbagai proyek PLTU batu bara dan PLTU MT di Indonesia. Perlu dilihat apakah ada pola yang berulang." ujar Arif Yogiawan dari YLBHImewakili  Bersihkan Indonesia.

 

Untuk itu, seharusnya KPK bekerjasama dengan otoritas anti korupsi dan penegak hukum di Singapura dan China untuk mengungkap lebih jauh keterlibatan korporasi.

 

Bersihkan Indonesia yang merupakan koalisi 36 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu energi bersih dan terbarukan, tata kelola energi bersih, transisi energi dan anti korupsi secara konsisten telah menyerukan bahwa bersihnya sektor energi merupakan kunci dari bersihkan sistem politik.

 

Seperti diketahui, Mantan Dirut PLN Sofyan Basir ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Hal ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes Kotjo dari Blackgold Natural Resources Limited, mantan Sekjen Partai Golkar, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Sofyan Basir diduga, bersama-sama Eni Saragih dan Idrus, menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah yang sama dengan Eni dan Idrus.

 

 

Narahubung:

Arip Yogiawan – YLBHI - +62 812 1416 4445, arip.yogi@ylbhi.or.id

Firdaus Ilyas –ICW - +62 821 25113199, deepink@antikorupsi.org

Hendrik Siregar - AURIGA - +62 878-8412-0437, beggy@auriga.or.id